TAK MENDAPAT DUKUNGAN : Suasana rapat paripurna tandingan KIH di ruang rapat Fraksi PDI-P, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).(Ricardo/JPNN)

JAKARTA – Fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) perlu berpikir ulang jika masih ingin meneruskan manuver DPR tandingan. Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terakhir mengungkapkan, mayoritas publik menginginkan langkah politik itu segera diakhiri.
Berdasar hasil survei, sebanyak 61,2 persen masyarakat berpandangan sebaiknya DPR tandingan membubarkan diri. Besaran itu jauh meninggalkan mereka yang mendukung manuver fraksi-fraksi di KIH setelah tidak diakomodasi dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
”Hanya 22,95 persen publik yang mendukung DPR tandingan tetap dipertahankan,” kata peneliti LSI Dewi Arum saat memaparkan hasil survei lembaganya di kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta, kemarin (6/11). Sisanya, sebanyak 15,85 persen, menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Pandangan publik terkait DPR tandingan itu terungkap tidak lewat pertanyaan yang diajukan secara to the point. Responden yang terpilih dijelaskan terlebih dulu tentang pihak mana yang menggagas pembentukan DPR tandingan. Yaitu, fraksi-fraksi di KIH (PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP).
Selain itu, responden diberi penjelasan di awal tentang alasan dan latar belakang pembentukan DPR tandingan tersebut. Yaitu, karena fraksi-fraksi di KIH tidak diikutkan sebagai pimpinan di AKD. ”Mereka yang inginkan DPR tandingan segera membubarkan diri merata di semua segmen masyarakat,” imbuh Dewi.
Termasuk, papar dia, dari segmen pilihan parpol saat Pemilu 2014. Pemilih PDIP sekalipun hanya sebanyak 34,91 persen yang inginkan DPR tandingan dipertahankan. Konstituen partai lain di KIH yang ingin DPR tandingan dipertahankan tentu semakin kecil. PKB, Hanura, dan PPP masing-masing ada di kisaran 27–28 persen. Angka itu semakin kecil untuk Partai Nasdem yang hanya 21,18 persen.
Meski demikian, di bagian lain survei, tertangkap pula bahwa publik juga ingin KIH tetap diakomodasi dalam pimpinan AKD. Atau, dengan kata lain, mayoritas publik berharap pimpinan AKD tidak hanya didominasi fraksi-fraksi di KMP (Koalisi Merah Putih) seperti yang ada sekarang. Sebanyak 61,71 persen menyatakan setuju KIH diberi posisi dalam pimpinan AKD. Mereka yang tidak setuju hanya 22,86 persen. Sisanya, sebanyak 15,43 persen, menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
”Fakta bahwa mayoritas ingin DPR tandingan dibubarkan di satu sisi, namun di sisi lain kalau setuju diberi jabatan, adalah gambaran kalau publik ingin ada win-win solution sebagai penyelesaian terbaik,” kata Dewi.
Survei nasional LSI tersebut dilaksanakan pada 3–4 November 2014. Melalui metode quick poll dengan menggunakan smartphone LSI, survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.Margin of error plus minus 2,9 persen.