Dok. Jawa Pos
JAKARTA – Perselisihan internal fraksi Partai Golkar di DPR imbas dualisme kepengurusan semakin panas. Rencana Agung Laksono merombak fraksi partai berlambang pohon beringin itu dibalas kubu Aburizal Bakrie. Mereka akan merotasi anggota yang dianggap membelot ke kubu Agung.
Ade Komarudin menyatakan, kendali fraksi Golkar tetap berada di tangannya sebagai ketua. Dia mengungkapkan rencana rotasi sejumlah anggota fraksi, termasuk yang duduk di kursi pimpinan dan alat kelengkapan dewan. ‎"Kami akan merotasi beberapa posisi," ujar Ade di ruang fraksi Golkar di ‎kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).‎
Menurut Ade, rotasi dilakukan karena anggota-anggota tersebut tidak lagi berkomitmen terhadap fraksi Golkar di bawah kepemimpinan‎nya. "Besok, kami akan umumkan daftar dari orang-orang yang kami rotasi," ‎katanya.
Ade membantah jika banyak anggota fraksinya menyeberang ke kubu Agung Laksono. "75 persen tergabung dalam kepemimpinan saya. Semua tanda tangan di atas materai," tegasnya.‎
Terpisah, kubu Agung Laksono menganggap rotasi tersebut tidak bisa dilakukan. Agus Gumiwang yang didapuk sebagai ketua fraksi Golkar kubu Agung Laksono mengatakan, Ade tidak memiliki wewenang untuk merotasi anggota. Sebab, sejak dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM, DPP Golkar yang sah adalah yang dipimpin Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekjen. ‎"Kami yang punya wewenang," ujarnya saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta , Selasa (24/3).
‎Agus tidak ambil pusing dengan manuver yang dilakukan Ade. Anggota komisi I DPR itu lebih memilih untuk melakukan konsolidasi dengan anggota fraksi Golkar di DPR yang sudah menjadi tugasnya. ‎"Kami mengedepankan prinsip-prinsip demokratif tidak oligarki," katanya.
‎Dia menyebut, banyak kader yang sebelumnya mendukung Ical kini telah merapat ke Golkar hasil munas Ancol. Sekitar 61 orang loyalis Ical diklaim telah mengonfirmasi untuk bergabung ke kubu Agung.
‎Susunan anggota fraksi Golkar yang baru, kata Agus, sudah disiapkan. Namun, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Penugasan anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) tidak dilakukan dengan sembarangan. "Ada tiga faktor (yang diajukan, yakni) kompetensi, akuntabilitas, dan visi misi yang sama dengan DPP Golkar," sebut Agus.