Foto Ilustrasi Jawa Pos File


JAKPUS – Perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR sudah mereda. Tetapi, tensi tinggi justru terasa di DPRD DKI. Sebab, KMP memutuskan menyapu bersih seluruh jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Hal itu dikatakan wakil ketua DPRD yang juga Ketua KMP DKI Muhamad Taufik. Menurut dia, langkah sapu bersih akan diawali dengan deklarasi dan pengukuhan struktur pimpinan KMP di ibu kota. Setelah deklarasi yang direncanakan hari ini (11/11), seluruh komponen KMP akan membahas komisi dan badan-badan di DPRD DKI.
Taufik menyatakan, langkah sapu bersih tersebut diambil karena beberapa hal. Salah satunya Partai Demokrat yang juga anggota KMP minta jatah dua kursi pimpinan komisi. Konsekuensinya, Partai Nasdem yang bergabung dengan KIH tidak kebagian kursi pimpinan komisi. ’’Jika Demokrat melunak, masalah AKD bisa tuntas,’’ ujarnya Senin (10/11).
Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tersebut menuturkan, dirinya menunggu undangan dari ketua DPRD DKI untuk mencari titik temu AKD. Sapu bersih merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik kepentingan antarfraksi. ’’Hingga kini, dewan tidak bisa bekerja maksimal karena belum ada AKD,’’ kata ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut.
Sumber Jawa Pos di internal KMP menjelaskan, lambatnya penyusunan AKD tidak hanya disebabkan konflik dengan KIH. Parpol lain anggota KMP pun terlibat perebutan kursi pimpinan komisi sebagaimana dikabarkan mengincar kursi ketua komisi D yang seharusnya menjadi jatah parpol lain di KMP. ’’KIH dan KMP sama-sama bersikeras ingin dapat jabatan ketua komisi D dan E,’’ tuturnya. ’’Saya rasa masalah selesai jika fraksi besar bisa legawa,’’ tambahnya.
Fraksi Demokrat-PAN (F-DPAN) sebelumnya ngotot merebut kursi pimpinan komisi D dan B. Padahal, jabatan itu seharusnya menjadi jatah Fraksi Gerindra dan PKS. KIH menanggapi santai soal rencana sapu bersih tersebut. ’’Silakan ambil semua. Biarkan warga Jakarta yang menilai,’’ ungkap anggota Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan.
Menurut dia, pemimpin parpol seharusnya memberikan teladan serta bersikap arif dan bijaksana. ’’Kalau KMP memaksakan kehendak, kami serahkan penilaian kepada warga,’’ tegasnya. Sementara itu, karut-marut soal pembentukan AKD mengecewakan Pemprov DKI. Konflik politik di DPRD tersebut dinilai ikut menghambat program kerja pemprov.
Kepala Bappeda DKI Andi Baso Mappapoleonro berharap DPRD bisa mempercepat pembentukan AKD. Menurut dia, pemprov dikejar waktu untuk merampungkan penyusunan program dan anggaran tahun depan. Berlarut-larutnya pembentukan AKD membuat pembahasan RAPBD 2015 molor. ’’Lebih cepat lebih baik. Itu saja harapan kita sekarang,’’ katanya kemarin (10/11). Dia tidak mau mengintervensi konflik antarkubu di DPRD.
Sejauh ini KIH yang terdiri atas PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura belum sepakat soal jatah pembagian AKD dengan KMP yang terdiri atas Gerinda, PKS, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN. Menurut Andi, persoalan tersebut merupakan urusan rumah tangga DPRD. ’’Pokoknya, kita cuma berharap itu saja (pembentukan AKD dipercepat). Yang lain menjadi urusan mereka,’’ paparnya.
Sekdaprov DKI Saefullah juga mendesak pembentukan AKD agar dipercepat. Sebab, pembahasan anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 perlu dibahas dengan komisi dan badan anggaran (banggar) DPRD. Tanpa AKD, rancangan anggaran 2015 tidak bisa dibahas. ’’Pengesahan RAPBD DKI 2015 bisa molor,’’ ucapnya.
Menurut Saefullah, eksekutif sudah menyerahkan draf KUA-PPAS ke DPRD. Setelah itu, anggaran per komisi dibahas dengan empat asisten. Mereka akan membahas anggaran dengan lima komisi DPRD. Asisten Sekda terbagi dalam empat bidang. Yaitu, bidang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta pembangunan dan lingkungan hidup. ’’Sampai kapan kita menunggu? Saya berharap pembentukan alat kelengkapan dewan ini tidak terlalu lama,’’ tuturnya.